Model E-government dalam Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung

Rahmadina, Tia (2025) Model E-government dalam Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar isi.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (401kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial karena menjadi dasar perencanaan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Bandung telah menerapkan model e-government melalui platform digital YES!JITU sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pendataan PPKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model e-government dalam pendataan PPKS di Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan tahapan model Layne dan Lee (2001), yaitu catalogue, transaction, vertical integration, dan horizontal integration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang melibatkan unsur pengelola kebijakan, petugas pendataan, pengelola sistem teknologi informasi, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap catalogue dan transaction telah diterapkan melalui penyediaan informasi dan layanan pendataan PPKS secara digital, namun pemanfaatannya belum optimal. Sementara itu, tahap vertical integration dan horizontal integration masih menghadapi kendala, terutama dalam integrasi data antarlevel pemerintahan dan koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, penerapan model e-government dalam pendataan PPKS di Dinas Sosial Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola data.

Actions (login required)

View Item