Analisis hukum ekonomi syariah terhadap kepastian hukum pada produk makanan yang berlabel no pork no lard: Studi pada Restaurant Winglok Hongkong Dimsum, di Jalan Braga Kota Bandung

Hasanah, Istia Latifatul (2026) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap kepastian hukum pada produk makanan yang berlabel no pork no lard: Studi pada Restaurant Winglok Hongkong Dimsum, di Jalan Braga Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover tesis Istia.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak tesis istia.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text surat ket cek plagiarisme (1).pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi tesis istia.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1 tesis istia.pdf Download (550kB) | Preview
	Text 6_bab2 tesis istia.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)
	Text 7_bab3 tesis istia.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text 8_bab4 tesis istia.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text 9_bab5 tesis istia.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text 10_daftarpustaka tesis istia.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text 11_lampiran tesis istia.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)

Abstract

Labelisasi makanan dengan keterangan No Pork No Lard menjadi praktik umum yang digunakan oleh pelaku usaha makanan non-halal di Indonesia untuk menjangkau konsumen Muslim. Namun, tidak sedikit konsumen yang memahami label tersebut sebagai jaminan kehalalan, padahal secara hukum dan prinsip syariah, label tersebut tidak memiliki legitimasi formal sebagaimana sertifikat halal yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap kepastian hukum dalam penggunaan label No Pork No Lard pada restoran Winglok Hongkong Dimsum di Jalan Braga, Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik penggunaan label No Pork No Lard dipahami dan diterima oleh konsumen, serta bagaimana regulasi yang berlaku mengatur aspek kepastian hukum dan perlindungan konsumen atas informasi produk makanan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi regulatif, observasi lapangan, serta wawancara dengan konsumen dan pihak pengelola restoran. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan mencakup teori hukum ekonomi syariah, prinsip perlindungan konsumen, dan konsep kepastian hukum dalam transaksi muamalah. Kajian ini penting untuk mengungkap adanya potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penyesatan) dalam praktik jual beli makanan yang tidak disertai kejelasan status halal secara formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Indonesia menjamin keamanan, mutu serta informasi terhadap produk yang berlabel No Pork No Lard belum memenuhi standar kepastian hukum, karena tidak melalui mekanisme sertifikasi halal resmi dari BPJPH dan MUI sesuai dengan ketentuan regulasi. (2) Klaim No Pork No Lard yang tidak diikuti dengan sertifikasi halal resmi dapat dikategorikan sebagai ghayru mahmul ala al-halal (tidak bisa dipastikan halal) sehingga menimbulkan kerugian (syubhat). (3) Secara regulatif, penggunaan label non- halal diatur dalam PP no. 42 tahun 2024, namun belum secara spesifik mengatur istilah seperti No pork No lard. (4) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik ini di kritisi melalui prinsip al kafa ah al i timaniyyah, yakni tanggung jawab produsen dalam memastikan bahwa produk yang di tawarkan tidak hanya layak di dikonsumsi secara teknis, tetapi juga secara etik dan spritual. Pelabelan no Pork No lard tidak serta merta menggugurkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan informasi secara komprehensif. konsumen muslim yang menjadikan label tersebut sebagai dasar keputusan pemelian memiliki hak untuk memperoleh kejelasan tentang seluruh komposisi bahan dan bukan hanya penghilangan unsur babi semata..

Actions (login required)

View Item