Kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat pasca lahirnya peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2019: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

Hidayat, Muh. Adistira Maulidi (2026) Kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat pasca lahirnya peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2019: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka perkawinan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 sebanyak 260.637 perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, terdapat 134.846 perkawinan yang tercatat di KUA dan Disdukcapil, dan 125.791 perkawinan yang tidak tercatat. Sehingga yang menjadi pokok permasalahannya adalah dari total seluruh perkawinan yang terjadi pada tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa, terdapat sekitar 48,26% kepala keluarga yang statusnya masih belum tercatat perkawinannya, atau perkawinannya belum sah secara negara. Tingginya angka perkawinan tidak tercatat karena adanya celah hukum yang diberikan bagi para pelaku nikah sirri untuk mendapatkan KK dan akta kelahiran anak melalui prosedur yang diusung dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, yakni dengan prosedur pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Resmi (SPTJM) sebagai alternatif untuk mempermudah proses administrasi dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi anak berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, menganalisis kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat perspektif hukum keluarga, dan menganalisis kepastian hukum terhadap status anak dari perkawinan tidak tercatat pasca lahirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan menganalisis variabel menggunakan teori yang relevan. Sehingga teori maqāsīd al-syāri’ah dan teori kepastian hukum menjadi landasan berpikir dalam memastikan kepastian hukum anak dari perkawinan tidak tercatat, khususnya yang ada di lingkup Disdukcapil Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari kepastian hukum anak dari perkawinan tidak tercatat, kemudian dianalisis secara sistematis melalui pendekatan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, prosedur penerbitan SPTJM khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 adalah dengan pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta perkawinan yang tidak dapat ditunjukkan, tetapi dalam KK telah dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat melalui prosedur SPTJM menurut hukum keluarga merupakan upaya negara dalam melindungi ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-maal, dan ḥifẓ al-‘ird melalui mekanisme administratif yang bersifat hājiyyah. Kepastian hukum administratif bagi anak melalui penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM di Kabupaten Sumbawa telah efektif, sehingga anak dapat diakui sebagai subjek hukum dan dapat mengakses hak-hak dasar. Namun, kepastian hukum bersifat terbatas hanya untuk ranah administratif bukan ranah perdata.

Actions (login required)

View Item