Pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi menurut hukum ekonomi syariah

Munajat, Raja (2026) Pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi menurut hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK .pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI .pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (402kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB VI .pdf Restricted to Registered users only Download (947kB)
	Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

Kegiatan pertanian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi pada umumnya dilakukan melalui praktik jual beli hasil pertanian antara petani dan tengkulak dengan mekanisme pemberian modal yang berbasis hutang piutang. Pola transaksi tersebut berkembang secara turun temurun sebagai bentuk modal petani. Namun demikian, praktik tersebut mengandung permasalahan karena terjadinya penggabungan dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli (al-bay) dan akad hutang (qard). sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Rasulullah SAW secara tegas melarang penggabungan antara akad jual beli dan akad qard dalam satu transaksi yang saling bergantung. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui mekanisme hutang piutang dalam pelaksanaan praktik akad jual beli hasil pertanian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi; (2) untuk mengetahui kemanfaatan dalam akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi; (3) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah Terhadap Pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Kerangka berpikir penelitian ini memadukan teori urf untuk memahami realitas sosial praktik jual beli hasil pertanian berbasis hutang piutang, serta prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah termasuk konsep tabadul manafi sebagai tolok ukur dalam menilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan keseimbangan pada akad qard dan jual beli, sehingga praktik tersebut dapat diarahkan menjadi transaksi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Pebayuran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa DSN-MUI, literatur ilmiah berupa jurnal dan buku yang terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara verifikatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa (1) kegiatan pertanian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi pada umumnya dilakukan melalui praktik jual beli hasil pertanian antara petani dan tengkulak dengan mekanisme pemberian modal yang berbasis hutang piutang, baik dari mulai proses penanaman padi hingga proses panen. (2) Praktik jual beli hasil pertanian berbasis hutang-piutang di Kecamatan Pebayuran memberikan manfaat bagi petani sebagai akses modal agar tetap dapat berproduksi, dan bagi tengkulak sebagai jaminan pemasaran hasil panen. (3) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah Praktik ini lahir dari ‘urf masyarakat sebagai solusi permodalan, namun masih mencampurkan akad qard dan jual beli secara ta’alluq sehingga belum sesuai prinsip (ridha dan al-‘adl) dan (tabadul al-manafi‘). Karena itu, diperlukan reformulasi akad menuju skema yang lebih maslahat seperti salam, murabahah, atau musyarakah agar sesuai syariat dan adil bagi petani.

Actions (login required)

View Item