Penerapan sertipikat tanah elektronik pada kantor pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 47 Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 3 tahun 2023 tentang dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah

Oktavia, Mita (2026) Penerapan sertipikat tanah elektronik pada kantor pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 47 Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 3 tahun 2023 tentang dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI .pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK SKRIPSI-MITA.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Surat Keterangan Plagiasi.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) SKRIPSI - MITA OKTAVIA FIX DAFTAR ISI.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) SKRIPSI BAB 1 - MITA.pdf Download (288kB) | Preview
	Text (BAB II) SKRIPSI BAB 2- MITA.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI BAB 3- MITA FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB 4- MITA.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text (BAB V) SKRIPSI BAB 5- MITA.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS- MITA.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI MITA.pdf Restricted to Repository staff only Download (755kB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah, sertipikat tanah elektronik harus diberlakukan sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan, yaitu pada tahun 2023. Namun kenyataannya, pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung baru menerapkan peraturan tersebut pada tahun 2024. Sehingga memunculkan kebingungan dan permasalahan dari masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sertipikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 47 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Dokumen Elektronik Dalam Pendaftaran Tanah, untuk mengetahui kendala bagi masyarakat sebagai pihak pengguna dan Badan Pertanahan Nasioanal selaku pihak penyelenggara, dan untuk mengetahui upaya optimalisasi pihak BPN Kota Bandung.Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun menggunakan teori teori kepastian hukum, teori penerapan kebijakan, dan teori pendaftaran tanah sebagai kerangka acuan dalam menganalisa penerapan sertipikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripitif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Dokumen Elektronik Dalam pendaftaran Tanah sebagai regulasi yang digunakan pada penelitian ini, dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori penerapan kebijakan publik serta teori pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertipikat tanah elektronik menurut Pasal 47 berlaku sejak 20 Juni 2023, di Kantor Pertanahan kota Bandung diterapkan bertahap pada tahun 2024. Penerapan kebijakan dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, dan sosial yang melekat pada organisasi pelaksana maupun kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi faktor determinan yang paling mempengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, kendala eksternal berupa rendahnya literasi digital masyarakat juga turut mempengaruhi kelancaran penerapan. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung telah mencakup sosialisasi kebijakan, pelaksanaan pelatihan pegawai, penyesuaian standar operasional prosedur, serta pemanfaatan sistem dan aplikasi pendukung.

Actions (login required)

View Item