Perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran penjual produk non halal yang tidak sesuai dengan pasal 8 dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Chivalry, Muhammad Alisra (2026) Perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran penjual produk non halal yang tidak sesuai dengan pasal 8 dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER_.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (584kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (893kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan konsumen terhadap kejujuran informasi produk, khususnya terkait pencantuman label halal pada produk makanan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya, seperti pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang diduga menggunakan unsur babi meskipun dikenal sebagai produk halal. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menunjukkan belum optimalnya perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 8 UUPK terkait pencantuman label halal pada produk makanan dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo, serta mengetahui bentuk tanggung jawab hukum perdata pelaku usaha terhadap konsumen atas pelanggaran tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan sebagai dasar analisis hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta pertanggungjawaban atas kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 8 UUPK dalam kasus Ayam Goreng Widuran belum berjalan optimal karena pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai mengenai status kehalalan produk sehingga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bentuk tanggung jawab hukum perdata pelaku usaha dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, baik berupa pengembalian uang, kompensasi, maupun bentuk pemulihan lainnya atas kerugian yang dialami konsumen akibat pencantuman label halal yang menyesatkan.

Actions (login required)

View Item