Implementasi kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk mencapai kemandirian Jemaah di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung

Ihsany, Muhammad Siddiq (2026) Implementasi kebijakan pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk mencapai kemandirian Jemaah di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (411kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Check Turnitin (1).pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (607kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - 2026-08-06T101606.549.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian jemaah di Tanah Suci. Kebijakan “manasik sepanjang tahun” dari Kementerian Haji menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan jemaah, namun di Kabupaten Bandung pelaksanaannya masih terkendala variasi frekuensi manasik antar kecamatan, keterbatasan pembimbing berkualifikasi, serta kompleksitas koordinasi antara Kemenhaj Kabupaten dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi dalam implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, berlandaskan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang meliputi variabel komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi pelaksana (dispositions), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dari Kemenhaj Pusat ke Kemenhaj Kabupaten Bandung dan KBIHU sudah berjalan cukup baik, meski masih ada kelemahan pada kecepatan dan keseragaman penyampaian informasi. Dari sisi sumber daya, ditemukan ketimpangan serius, terutama rasio pembimbing terhadap jemaah yang mencapai 1:80 (jauh dari ideal 1:30), disertai sarana prasarana yang tidak merata antarkecamatan dan keterbatasan anggaran. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi yang menjadi kekuatan utama dalam mengimbangi keterbatasan sumber daya, meski perbedaan kualitas antar-KBIHU dan persoalan insentif masih menjadi tantangan jangka panjang. Struktur birokrasi telah didukung SOP dari petunjuk teknis pusat, tetapi implementasinya di tingkat kecamatan serta sistem monitoring-evaluasi masih perlu diperkuat.

Actions (login required)

View Item