Dampak kebijakan masa tunggu Jemaah di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung : Studi deskriptif pada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung

Ardiansyah, Muhammad Taufiq (2026) Dampak kebijakan masa tunggu Jemaah di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung : Studi deskriptif pada Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text SK BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (618kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (263kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Kebijakan penyamarataan masa tunggu jemaah haji menjadi 26 tahun berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengubah struktur distribusi kuota haji secara mendasar, dari sistem berbasis jumlah penduduk muslim menjadi sistem berbasis proporsi daftar tunggu. Akibatnya, kuota Kabupaten Bandung turun drastis dari 2.564 menjadi 439 jemaah pada tahun 2026, penurunan sebesar 82% yang mengguncang harapan ribuan jemaah yang telah menunggu belasan tahun. Sekitar 2.000 jemaah yang seharusnya berangkat berdasarkan perkiraan sistem lama harus menunggu kembali tanpa kepastian, sementara petugas Kemenhaj Kabupaten Bandung menghadapi gelombang pertanyaan dan pengaduan tanpa panduan sosialisasi yang memadai dari pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang dipilih secara purposive sampling, dilengkapi observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berlandaskan Grand Theory Dampak Kebijakan J.E. Hosio (2007) yang menganalisis dampak kebijakan publik melalui tiga dimensi: perubahan persepsi, pergeseran harapan, dan respons sosial kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, cara pandang jemaah terhadap keadilan kebijakan sangat berbeda-beda tergantung posisi masing-masing dalam daftar tunggu. Sebagian besar jemaah Kabupaten Bandung memandang kebijakan ini sebagai kemunduran yang tidak adil secara personal, meskipun sebagian lainnya mampu memahami tujuan pemerataan nasional yang mendasarinya. Dari sisi petugas dan pembimbing KBIHU, kebijakan ini dipahami sebagai langkah yang benar secara prinsip namun sangat berat dalam pelaksanaannya. Kedua, kebijakan ini mengganggu harapan jangka panjang ribuan jemaah sekaligus, mendorong jemaah muda beralih ke umrah sebagai pilihan sementara, dan menghasilkan dampak positif yang tidak direncanakan berupa keberhasilan seluruh jemaah cadangan berangkat sehingga realisasi keberangkatan mencapai 581 jemaah, melampaui kuota asli. Ketiga, reaksi sosial jemaah terbagi antara mereka yang memilih menyesuaikan diri secara positif dan mereka yang bereaksi dengan cara yang justru merugikan diri sendiri, dengan temuan paling mengkhawatirkan berupa maraknya penipuan berkedok percepatan keberangkatan yang menyasar jemaah dalam kondisi psikologis yang rapuh. ENGLISH : The national policy standardizing the hajj waiting period to 26 years under Article 13 of Law Number 14 of 2025 fundamentally restructured quota distribution by replacing the Muslim population-based system with a waiting list proportion-based mechanism. As a result, Bandung Regency's quota dropped drastically from 2,564 to 439 pilgrims in 2026, an 82% reduction that shattered the expectations of thousands of pilgrims who had been waiting for over a decade. Approximately 2,000 pilgrims who were due to depart based on the old system's projections were forced to wait again with no certainty, while Ministry of Hajj officers in Bandung Regency faced a surge of complaints without adequate socialization guidance from the central government. This study employs a qualitative approach using a descriptive case study method. Data were collected through semi-structured interviews with five purposively selected informants, complemented by observation and documentation. The study is grounded in the Grand Theory of Policy Impact by J.E. Hosio (2007), which analyzes the consequences of public policy through three dimensions: shifts in perception, changes in expectations, and social responses of the target group. The findings reveal three main conclusions. First, pilgrims' perceptions of the policy's fairness varied considerably depending on their position in the waiting list. The majority of Bandung Regency pilgrims viewed the policy as a personal injustice, though some understood the national equity rationale behind it. Officers and KBIHU supervisors recognized the policy as principally sound but extremely difficult to implement. Second, the policy simultaneously disrupted the long-term expectations of thousands of pilgrims, pushed younger pilgrims toward umrah as a short-term alternative, and produced an unintended positive outcome: all standby pilgrims successfully departed, bringing total departures to 581 and exceeding the original quota. Third, pilgrims' social responses ranged from positive adaptation to self-harming reactions, with the most alarming finding being the proliferation of fraud schemes targeting psychologically vulnerable pilgrims under the guise of expediting departure.

Actions (login required)

View Item