Perlindungan keselamatan pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 203 Undang - Undang lalu lintas dan angkutan jalan

Ahmad, Kamilia Lathifah (2026) Perlindungan keselamatan pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 203 Undang - Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text 2. Abstrak.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 2. Kamillia Lathifah Ahmad.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text 3. Daftar Isi.pdf Download (573kB) | Preview
Preview	Text 4. Bab 1.pdf Download (533kB) | Preview
	Text 5. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text 6. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text 7. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) | Request a copy
	Text 8. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text 9. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
	Text 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Keselamatan Pengemudi Ojek Online di Wilayah Hukum Polresta Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 203 Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik berulang antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di wilayah hukum Polresta Bandung berupa intimidasi, pelarangan beroperasi, penghadangan, dan pemerasan, yang salah satunya termanifestasi dalam insiden viral pada 22 Desember 2024 di kawasan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, ketika seorang pengemudi ojek online dikejar dan penumpangnya ditarik paksa hingga terluka oleh sekelompok ojek pangkalan karena dianggap memasuki zona merah. Insiden tersebut menunjukkan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan pengguna jalan dan mencerminkan kesenjangan antara Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan keselamatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penanggulangannya ditinjau dari perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Satlantas Polresta Bandung dan pengemudi ojek online di kawasan Bandung Timur, yang diperkuat dengan observasi titik rawan serta penyebaran kuesioner. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum normatif dan literatur terkait. Pembahasan dianalisis secara kualitatif mengacu pada Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, serta Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan lalu lintas oleh Polresta Bandung telah ditempuh melalui tindakan preventif, preemtif, dan represif seperti Kamseltibcarlantas, Turjawali, serta pengawasan ETLE. Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal melindungi pengemudi ojek online akibat ketiadaan pengakuan eksplisit status ojek online sebagai angkutan umum dalam UU LLAJ. Kendala penegakan hukum mencakup lima faktor utama Soerjono Soekanto: kekosongan norma hukum (faktor hukum), keterbatasan personel kepolisian (faktor penegak hukum), minimnya fasilitas dan sarana penerangan/CCTV di lokasi konflik (faktor sarana dan prasarana), tingginya rasa enggan korban melapor karena takut intimidasi balasan (faktor masyarakat), serta menguatnya tradisi klaim zona operasional informal oleh ojek pangkalan (faktor budaya hukum). Upaya kepolisian telah menjawab faktor penegak hukum dan masyarakat melalui sosialisasi, patroli, serta penegakan hukum pidana berbasis KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) seperti delik pemerasan (Pasal 482), pengancaman (Pasal 483), penganiayaan (Pasal 466/467), dan pengeroyokan (Pasal 262). Namun, penyelesaian tuntas pada faktor hukum dan budaya hukum tetap membutuhkan pembaharuan regulasi di tingkat pusat serta forum mediasi lintas sektoral yang mengikat.

Actions (login required)

View Item