Disparitas penafsiran persamaan pada pokoknya dalam putusan sengketa merk: Analisis putusan tahun 2020-2025

Anwari, Amalia Nur (2026) Disparitas penafsiran persamaan pada pokoknya dalam putusan sengketa merk: Analisis putusan tahun 2020-2025. Masters thesis, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Surat Keterangan Bebas Plagiasi (3).pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 5. BAB I.pdf Download (358kB) | Preview
	Text 6. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) | Request a copy
	Text 7. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text 8. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB) | Request a copy
	Text 9. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas penafsiran hakim terhadap frasa “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek dengan nomor putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby., No. 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., No. 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 No. 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. No. 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021 No. 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, meskipun perkara yang dianalisis menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disparitas tersebut terlihat dari perbedaan konstruksi ratio decidendi serta bobot indikator yang digunakan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan frasa “persamaan pada pokoknya” pada putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung periode 2020–2025, menganalisis akibat hukum disparitas putusan, serta merumuskan metode penafsiran yang dapat mewujudkan keseragaman penerapan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162/PUU-XXI/2023. Kerangka berpikir penelitian menggunakan Teori Tujuan Hukum sebagai grand theory, Teori Perlindungan Hukum sebagai middle theory, dan Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) sebagai applied theory. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis, menggunakan pendekatan analisis isi. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Niaga, putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162/PUU-XXI/2023, serta berbagai dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan logis antara norma hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menitik beratkan kepada delapan indikator, yaitu unsur dominan, persamaan visual, fonetik, konseptual, likelihood of confusion, bad faith, first to file, dan status merek terkenal dalam memutus perkara merek, namun disparitas putusan tidak muncul dari perbedaan norma melainkan dari konstruksi ratio decidendi dan bobot indikator yang berbeda-beda. Akibat dari disparitas tersebut adalah berkurangnya kepastian hukum, ketidakkonsistenan perlindungan hak atas merek, rendahnya prediktabilitas penyelesaian sengketa, serta belum terbentuknya yurisprudensi yang konsisten. Penelitian merumuskan Hierarchical Legal Reasoning Model yang mengintegrasikan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif untuk membentuk penalaran hakim yang konsisten. Keseragaman penafsiran Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dapat dicapai melalui konsistensi metode penalaran tanpa perlu mengubah norma yang berlaku.

Actions (login required)

View Item