Repository Institusi

Tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari asas legalitas dan jaminan kebebasan berpendapat

Darmawan, Muhamad Adi (2026) Tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari asas legalitas dan jaminan kebebasan berpendapat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (224kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (272kB) | Preview
[img]
Preview
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM)
3_Keterangan bebas plagiarism.pdf

Download (309kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
4_daftar isi.pdf

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
5_bab 1.pdf

Download (420kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
6_bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (408kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
7_bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (294kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
8_bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (363kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
9_bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 idealnya merumuskan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden secara jelas, terukur, dan selaras dengan asas legalitas serta prinsip ultimum remedium, sekaligus menjamin ruang kebebasan berekspresi warga negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, rumusan norma dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Nasional masih menggunakan frasa kualitatif seperti “penghinaan” yang berpotensi multitafsir, sehingga batas antara kritik sah dan tindak pidana menjadi kabur dan berisiko menimbulkan chilling effect bagi partisipasi publik. Kesenjangan antara cita hukum yang menjunjung kepastian dan kebebasan berpendapat dengan realitas norma yang berpotensi represif inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional ditinjau dari asas legalitas dan untuk mengetahui keselarasan pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional dengan jaminan kebebasan berpendapat. Kerangka teori yang di gunakan meliputi Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, Teori Asas Legalitas dari Moeljatno, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana dari EOS Hiariej. Metode yang digunakan penulis yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dam sumber data sekunder yaitu Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber data tersier yaitu data yang di dapat dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis yuridis Pasal 218 dan 219 UU No. 1 Tahun 2023 tinjauan dari asas legalitas dinilai belum sepenuhnya memenuhi dimensi lex certa (kejelasan rumusan) dan lex stricta (penafsiran ketat). Penggunaan frasa seperti “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” berpotensi multitafsir dan memicu subjektivitas penegak hukum, meskipun asas lex scripta telah terwujud melalui kodifikasi tertulis. Pengaturan delik ini belum sepenuhnya selaras dengan jaminan kebebasan yang diamanatkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Meskipun formulasi delik diubah menjadi delik aduan (Pasal 220) serta memuat klausul memuat demi kepentingan umum sebagai alasan pembenar, keberadaan pasal ini di era digital tetap berpotensi menimbulkan chilling effect (efek gentar) yang membungkam kritik publik yang sah, memicu overkriminalisasi, dan menggerus esensi pengawasan demokratis terhadap pemegang kekuasaan.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Penghinaan Presiden; Asas Legalitas; Kebebasan Berpendapat; UU No. 1 Tahun 2023; Delik Aduan
Subjects: Criminal Law
Private Law > Delicts
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhamad Adi Darmawan
Date Deposited: 07 Oct 2026 04:18
Last Modified: 07 Oct 2026 04:18
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/143862

Actions (login required)

View Item View Item