Implementasi kebijakan pengendalian kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi

Iqbal, Muhammad (2019) Implementasi kebijakan pengendalian kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy

Abstract

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang kini dibatasi pembangunannya dan dilindungi kawasannya. Kondisi KBU kini sudah tidak terkendali, maka dari itu ada itikad untuk mengendalikan KBU agar fungsinya sebagai kawasan yang dilindungi dapat termanfaatkan dengan baik dan terjaga dengan baik. Maka dibuatkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Sebagian wilayah Kota Cimahi masuk ke dalam KBU dengan tiga kota lainnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi, hambatan dan upaya dalam kebijakan pengendalian KBU di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik dari Edward III yang dinamakan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diutarakan oleh Edward, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi, dan (iv) struktur birokrasi. Model ini disusun hanya berasal dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak masalah dalam implementasi Kabijakan Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU), di antaranya kurangnya komunikasi antara provinsi dan kota, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, tidak adanya juklak dan juknis, belum adanya RTRW dan RDTR KBU, tumpang tinding dengan aturan KSN Cekungan Bandung, sistem informasi yang belum baik, dan masih banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan Perda KBU.

Actions (login required)

View Item