Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650)

Aiman, Ummu (2020) Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (706kB) | Preview
	Text (BAB II) 5-bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
Preview	Text 6_bab3.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sejarah hukum di Indonesia mengenal proses pembentukan awal yang diperkirakan terjadi sejalan dengan meluasnya sistem hidup bermasyarakat. Pada tahap ini aturan-aturan atas kepentingan kelompok dibatasi dengan wilayah teritori, ikatan keluarga, ataupun ikatan politik sehingga jumlahnya cukup banyak. Beberapa abad selanjutnya ketika entitas kekuasaan seperti kerajaan atau kesultanan semakin berkembang, hukum adat yang jumlahnya beragam ini disusun sedemikian rupa untuk kemudian dipakai bersamaan. Dalam kasus Kesultanan Palembang pada abad Ke-17, sejumlah hukum yang berlaku disusun menjadi satu yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Simbur Cahaya atau Piagam Ratu Sinuhun. Hal ini kemudian menjadi menarik ketika kesultanan ini dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mengkodifikasi ulang seluruh undang-undang hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Simbur Cahaya Ratu Sinuhun dan mengabadikannya dengan sebutan yang sama yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang. Kajian ini mencoba untuk melacak sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku di kesultanan Palembang beserta penerapannya dengan mempertimbangkan beberapa hal, yang diantaranya; Pertama sejarah kesultanan Palembang, kedua sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang dan ketiga contoh kasus kejahatan yang terjadi di wilayah ini. Dalam penelitian ini tentu saja penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik (mengumpulkan data), kritik (memilah data), interpretasi (menafsirkan data dan fakta) dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah pendirian Kesultanan Palembang terjadi pada sekitar abad ke-17 yang melibatkan pelarian Demak bernama Ki Gedeng Suro beserta 24 lainnya yang kemudian membuka satu entitas kekuasaan baru di wilayah ini. Sedangkan sejarah hukum kesultanan Palembang, khususnya dalam kodifikasi nya, mencerminkan kerumitan. Dimulai dengan kodifikasi pertamanya yang diprakarsai oleh Ratu Sinuhun, undang-undang ini kemudian yang sekitar abad ke-19 dimodifikasi kembali oleh Van den Bossche yang melakukan tugasnya atas perintah Residen de Brauw. Dan terkait penerapannya, segala pelanggaran terhadap kebijakan ini akan diatur dan dipertimbangkan putusannya oleh 3 divisi dalam pengadilan adat yang diantaranya ialah Rapat Marga, Rapat Besar dan Rapat Kecil.

Actions (login required)

View Item