Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap pekerja yang meminta izin pada saat kerja lembur di PT. Visionland Global Apparel dihubungkan dengan Pasal 156 Ayat (1) Jo Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Febriyanty, Putry Fitria (2020) Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap pekerja yang meminta izin pada saat kerja lembur di PT. Visionland Global Apparel dihubungkan dengan Pasal 156 Ayat (1) Jo Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (439kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 161 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang berbagai macam hal mengenai ketenagakerjaan diantaranya mengenai hak dan kewajiban buruh/pekerja dengan perusahaan juga membahas mengenai ketentuan uang pesangon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon yang terjadi di PT. Visionland Global Apparel dan untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan yang dapat menimbulkan adanya kesadaran hukum bagi pengusaha untuk membayar pesangon terhadap pekerja yang di PHK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menjelaskan fakta- fakta yang ada dalam pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh 19 sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemudian Asas Demokrasi yaitu berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasional ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Maka segala permasalah yang terjadi antara pengusaha dan pekerja harus di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Actions (login required)

View Item