Pembatalan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor: Studi teks putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor No.137/Pdt.g/BPSK/2018/PN.Bgr

Arifin, Vinneda Tyara (2021) Pembatalan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor: Studi teks putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor No.137/Pdt.g/BPSK/2018/PN.Bgr. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (896kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga pemerintah yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan beberapa penyelesaian, diantaranya: Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan BPSK sebagaimana yang terdapat pada Pasal 52 UUPK jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017. Sebagaimana penyelesaian sengketa Arbitrase pada umumnya, penyelesaian sengketa arbitrase di BPSK pun memiliki putusan yang bersifat final, dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mengikat para pihak (binding). Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 dan 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada putusan Arbitrase, apabila terdapat salah satu pihak yang kurang berkenan mengenai putusannya maka para pihak bisa mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sub a, b, dan c. Sehingga hal tersebuit jelas bertentangan dengan sifat putusan Arbitrase yang final dan mengikat. Hal ini menjadi kajian bagaimana kepastian hukum atas pembatalan putusan BPSK oleh Putusan Pengadilan Negeri yang menimbulkan ketidak pastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr yang membatalkan putusan Arbitrase BPSK No. 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018. Mengetahui bagaimana efektifitas hukum dalam putusan No.137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr. Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah contet analitis, yaitu suatu pendekatan yang merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari teks yang disampaikan dalam bentuk lambang dengan kerangka pemikiran asas perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembatalan putusan terdapat unsur-unsur yang diatur diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, namun dalam hal pembatalan putusan adanya syarat limitatif. Syarat limitatif yang dimaksudkan adalah terjadinya suatu pembatalan putusan yakni pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase juga pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat fundamental pula.

Actions (login required)

View Item