Pelaksanaan perjanjian kemitraan kasus suspend akun sepihak driver Grabcar Jatinangor dalam tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Albasyari, Abdul Mufti (2020) Pelaksanaan perjanjian kemitraan kasus suspend akun sepihak driver Grabcar Jatinangor dalam tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Sarjana thesis, UiN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (582kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB) | Request a copy

Abstract

Dalam pelaksanaannya perjanjian kemitraan sering kali menimbulkan kerugian bagi salah satu mitranya. Salah satu fenomenanya merupakan permasalahan utama yang diangkat dalam skripsi ini yaitu kasus suspend akun sepihak atau pemutusan mitra secara sepihak oleh Perusahaan Grab Indonesia terhadap mitra drivernya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi Perjanjian Kemitraan Grab dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, untuk mengetahui apakah tolak ukur penilaian performa mitra yang dinilai oleh konsumen sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan Peraturan Menteri serta juga untuk mengetahui Upaya Hukum apa yang bisa dilakukan oleh mitra ketika mengalami suspend atau pemutusan mitra sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam kasus suspend akun sepihak mitra driver GrabCar yaitu teori penggabungan dalam hukum perjanjian, teori perlindungan dan kepastian hukum serta kaidah-kaidah yang menunjukan bahwa pada dasarnya dalam hubungan kemitraan tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris, suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berlaku secara efektif dimasyarakat. Penelitian ini menunjukan bahwa isi Perjanjian Kemitraan Grab bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Tolak ukur penilaian performa mitra oleh konsumen dirasa tidak adil karena penilaian hanya dilihat dari satu sisi saja dan Upaya Hukum yang disediakan oleh Perusahaan Grab tidak bisa mengatasi permasalahan pemutusan mitra Grab.

Actions (login required)

View Item