Perlindungan konsumen atas pembayaran tanpa pemakaian di luar abodemen di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Berliantari, Emaeve Nur (2021) Perlindungan konsumen atas pembayaran tanpa pemakaian di luar abodemen di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (498kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh suatu daerah. Sesuai namanya, PDAM bergerak dalam penyediaan air bersih hingga proses distribusi ke masyarakat umum untuk keperluan sehari-hari. Dalam proses pembayarannya PDAM Purwakarta telah menetapkan aturan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupat Purwakarta Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta bahwa yang memamkai di bawah 10 m3 dikenakan dengan harga 10 m3. Namun pada kenyataannya konsumen PDAM Purwakarta dikenakan biaya melebih abonemen atau setara dengan pembayaran sebesa 10 m3. Pembayaran yang harus dibayarkan seharusnya Rp. 48.500.- Namun yang bayarkan bahkan bias mencapai 20 m3 dan hal tersebut telah melanggar aturan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupat Purwakarta Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. Perlindungan hukum atas kepentingan konsumen pengguna jasa air sangat diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataanya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan dalam setiap melakukan pembayaran air tiap bulannya. Penelitian ini dilator belakagi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlunya pelaku usaha memberikan informasi yang baik pada konsumen karena hal tersebut termasuk kewajiban. Tujuan Penelitian ini adalah agar konsumen yang merasa dirugikan akibat pembayaran yang membengkak meskipun tidak ada pemakaian karena rumah tersebut kosong bisa terbukti kesalahan pelaku usaha apabila terdapat oknum pembaca meter yang sengaja atau lalai atau tidak sengaja mencatat meteran yang salah atau karena oknum pembaca meter tidak membaca meteran atau main tembak meteran karena atau meteran yang tidak berfungsi dengan baik (error) atau rusak dan berakibat pembayaran air yang membengkak. Penelitian ini berdasarkan, Undang-Undang 1945 ayat 1 (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 butir (b) mengenai kewajiban memberi informasi yang benar, lalu Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta mengenai tarif-tarif air pergolongan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, apesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pembayaran tanpa pemakaian di luar abodemen oleh PDAM Purwakarta tersebut Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran air yang tidak sesuai dan merugikan konsumen, yaitu pelaksanaan yang memang ada kesalahan dari pihak PDAM Purwakarta, dan akibat hukumnya tidak menjamin kepastian hokum dan kendala nya yaitu, masyarakat yang acuh pada hukum, kesalah input PDAM Purwakarta, dan kurang kesadaran Msayarakat. Dan upayanya adalah PDAM harus memiliki itikad baik, melakukan ganti rugi, dan memberikan informasi yang lengkap.

Actions (login required)

View Item