Perlindungan konsumen atas beredarnya produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kamil, Raden Muhammad Rezky (2021) Perlindungan konsumen atas beredarnya produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (932kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan kasus dilapangan pada rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan yang seharusnya dicantumkan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 14. Menurut peneliti, akan menimbulkan persoalan dari perlindungan konsumen. Mengingat kenyataan saat ini, peneliti melihat bahwa banyak pihak-pihak yang merugikan meskipun rokok dengan segala kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan manusia, hukum perlindungan konsumen harus tetap memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran rokok illegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, dan untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam melindungi perokok dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian dengan melakukan pengkajian, pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap Konsumen rokok ilegal. Penelitian ini penulis menggunakan teori system hukum dari Lawrence Friedman mengemukakan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Hasil penelitian ini bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hakhak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi sehingga hal penting seperti izin edar dari BPOM untuk menjamin mutu dan keamanan pun tidak diperhatikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap pengguna rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan agar tercipta rasa aman bagi pengguna rokok, saat ini upaya pemerintah dalam melindungi konsumen hanya berupa peringatan dan sosialisasi peringatan mengenai bahaya rokok dan denda administratif. Pemerintah seharusnya meningkatkan intensitas penyuluhan dan himbauan terhadap pelaku usaha dan konsumen mengenai peraturan standarisasi rokok.

Actions (login required)

View Item