Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Raynandi, Noveizal (2021) Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Kasasi Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 kasus antara PT Exertainment Indonesia dan Rachmat Suharto alias Steven Roy. Pada awalnya PT Exertainment Indonesia melakukan pemutusan keanggotaan gym kepada Steven Roy karena dianggap telah melanggar tata tertib. Kemudian Rachmat Suharto melakukan upaya hukum ke BPSK Kota Malang yang hasilnya menghukum PT Exertainment karena telah mencantumkan klausula eksonerasi yang melanggar UUPK. PT Exertainment Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang hasilnya adalah Pengadilan Negeri memperkuat Putusan BPSK. PT Exertainment Indonesia kembali melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung membatalkan Putusan BPSK Kota Malang dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah secara jelas terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, akibat hukum yang timbul akibat pencantuman klausula eksonerasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dalam perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pencantuman klausula eksonerasi dilarang dalam UUPK. Putusan BPSK dan PN dalam kasus ini menyatakan PT Exertainment bersalah karena dalam perjanjiannya terdapat klausula eksonerasi. Tetapi Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan konsumen dan asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, padahal UUPK mengatur larangan pencantuman klausula eksonerasi sehingga BPSK tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Kemudian terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam perjanjian terdapat klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, akan tetapi hakim membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri sehingga akibat hukum yang timbul adalah Steven Roy harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.

Actions (login required)

View Item