Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus lelang jabatan terkait sistem merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang no 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Huda AG, Renggalis Isra (2021) Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus lelang jabatan terkait sistem merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang no 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Badung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (862kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy

Abstract

Lelang Jabatan adalah sebuah cara atau mekanisme yang digunakan dalam jabatan struktural atau jabatan yang lebih tinggi melalui seleksi yang sifatnya terbuka. Dalam proses lelang jabatan ini, setiap proses administrasi dan mekenisme nya di atur oleh sistem yang namanya Sistem Merit. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Lembaga Pemerintahan yang belum mampu secara maksimal menerapkan sistem merit dalam proses lelang jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui (1) Pola Pengawasan apa yang Dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mengawai dan Mengawal Penerapan Sistem Merit di Kebijakan dan Manajemen ASN Berdasarkan Undang-Undang no 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (2) Peranan Sistem Merit dalam Kasus Lelang Jabatan di BKPSDMD Kota Cimahi Berdasarkan Undang-Undang no 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan, dengan alasan karena dilihat dari keberadaan Komisi Aparatur Sipil negara yang memiliki wewenang mengawasi dalam penerapan sistem merit dan juga lelang jabatan. oleh karena itu untuk menjawab permasalah tersebut, maka diperlukan sebuah teori pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, metode penelitian yang digunakan menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif serta jenis data yang digunakan adalah jenis data Kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan, pola pengawasan KASN dalam sistem merit ialah dengan dibuatnya aplikasi SIPINTER (sistem penilaian mandiri penerapan sistem merit) yang dimana instansi nya mengisi aplikasi tersebut dan KASN akan mngontrol dan mengawasi apakah sistem merit tersebut berjalan dalam manajemen ASN, Dalam pelaksanaan kewenangan KASN mengenai pola pengawasan dan juga penerapan pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dirasa kurang efektif jika hanya menggunakan sarana apikasi dikarenakan hal tersebut akan mengalami kendala untuk beberapa daerah yang mengalami kendala akses internet. Serta Proses lelang jabatan merupakan program yang sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi yakni diantaranya program sistem promosi PNS secara terbuka, hal tersebut juga berindikasi pada penerapan sistem merit pada pelaksanaan lelang jabatan. Namun pada pelaksanaannya BKPSDMD Kota Cimahi belum mampu menerapkan sistem merit dalam lelang jabatan secara keseluruhan, yang berarti KASN belum mampu secara nyata dalam kewenangannya untuk mengawasi dan menerapkan sistem merit di BKPSDMD Kota Cimahi

Actions (login required)

View Item