Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional: Studi di Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Nurfitriani, Tryana (2022) Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional: Studi di Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (230kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (118kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian dalam kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang yang dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Sehingga banyak sekali sengketa pertanahan yang tidak dapat mencapai kesepakatan dibandingkan dengan sengketa yang telah mencapai kesepakatan perdamaian. Rumusan penelitian ini adalah mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di BPN Kabupaten Sumedang yang dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, mengetahui kendala apa saja dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan serta akibat hukum apa yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di BPN Kabupaten Sumedang, mengetahui kendala apa saja dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris juga meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada BPN Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional telah dilaksanakan. Namun dalam prakteknya dalam proses mediasi terdapat beberapa hal yang yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kendala penyelesaian sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sumedang terbagi menjadi dua yaitu kendala yuridis, dimana kurangnya instrument hukum yang mengatur mengenai tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi di BPN. Kendala non yuridis, yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai disertai dengan rendahnya skill yang dimiliki mediator. Kemudian akibat hukum dari penyelesaian sengketa di BPN, pada dasarnya kesepakatan perdamaian haruslah mengakhiri sengketa. Namun kesepakatan perdamaian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bergantung pada ketaatan para pihak untuk menepatinya.

Actions (login required)

View Item