Azkian, Muslihudin (2022) Pelaksanaan Undang-Undang no.5 tahun 2014 pasal 73 tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara ditinjau dari Siyasah Idariyah di Kota Sukabumi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (57kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (251kB) | Preview |
|
Text
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy |
||
Text
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy |
||
Text
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) | Request a copy |
||
Text
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB) | Request a copy |
||
Text
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy |
Abstract
Mutasi merupakan memposisikan pegawai yang sesuai secara tepat dengan pekerjaannya agar semangat kerja dan produktivitas dapat meningkat dan mendukung keberhasilan birokrasi yakni berdasarkan pada prinsip The right man in the right place and the right man in the right job (Malayu Hasibuan 2008:111) namun pada praktik dilapangan aparatur sipil negara dalam proses mutasi jabatan diduga menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat,dengan adanya kasus-kasus dilapangan Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan mutasi jabatan menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 di Kota Sukabumi. Kedua, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mutasi jabatan menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 . Ketiga, tinjauan siyasah idariyah terhadap mutasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses mutasi jabatan di kota Sukabumi Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dimana didalam pelaksanaan didukung oleh unsur-unsur dan alat penunjang. Penelitian ini dilakukan 4 bulan di pemerintahan kota Sukabumi jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan penelitian berasal dari pejabat yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan mutasi jabatan. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi data, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan Pertama jabatan dilakukan beberapa tahap a). tahap inventaris dan pengisian jabatan b). tahap pengusulan calon c). tahap seleksi d). tahap plantikan. Kedua faktor pendukung proses rotasi mutasi jabatan adalah komitmen SDM dan payung hukum mutasi faktor penghambat dari proses rotasi mutasi jabatan adalah unsur subyektif dan seniority sistem. Ketiga berdasarkan tinjauan siyasah idariyah proses mutasi jabatan dan faktor penghambat dan pendukung mutasi tidak ada penyalahan dan pelaksanaan mutasi jabatan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mutasi; aparatur Sipil Negara; Siaysah idariyah; |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | muslihudin azkian basyari |
Date Deposited: | 04 Jul 2023 03:32 |
Last Modified: | 04 Jul 2023 03:32 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/69948 |
Actions (login required)
View Item |