Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 di Kota Sukabumi menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) nomor 6 tahun 2018 perspektif Siyasah Dusturiyah

Anggit, Eneng (2023) Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 di Kota Sukabumi menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) nomor 6 tahun 2018 perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (217kB) | Preview
	Text (1_BAB I) 4_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (2_BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (3_BAB III) 6_BAB III.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (4_BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (5_BAB V) 7_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan hak penguasaan tanah di Indonesia yang dilaksanakan secara kolektif menyeluruh di setiap wilayah negara Indonesia. Program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam penelitian skripsi ini adalah masih terdapat bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang PTSL, yang menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 tahun 2018, menganalisis kendala dan hambatan dalam pelaksanaan PTSL dikantor pertanahan kota sukabumi tahun 2021 ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, berdasarkan metode penelitian kualitatif yang terdiri atas sumber data primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Teori Kebijakan Dalam Islam, yaitu al-‘adalah (keadilan), (2) Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (3) teori Kepemilikan, (4) Teori Pendaftaran Tanah, (5) Teori wizarah/kementerian dan teori Maslahahah yang terdapat di dalam kajian ilmu siyasah dusturiyah. Karena untuk membuat suatu kebijakan tentunya perlu memperhatikan beberapa hal termasuk kebijakan dalam islam yang dilihat dari sisi keislamannya termasuk di dalam peraturan menteri ini. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini yaitu (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 belum maksimal dilaksanakan, karena masih terdapat bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan. (2) Kendala dalam pelaksanaan PTSL di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi tersebut karena faktor pandemic Covid’19, pengambilan dan pengumpulan data yuridis, pengukurannya data fisik sedikit terhambat, kendala terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum yang terkendala oleh sengketa waris dan faktor Adat kebiasaan masyarakat. (3) Tinjaun siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 sudah sesuai dengan syariat dari siyasah dusturiyah dengan menggunakan teori Wizarah/kementerian dan asas kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item