Eksekusi putusan Pengadilan Agama mengenai hak istri selepas perceraian : Studi komparatif kompilasi hukum Islam Indonesia dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia

Fadillah, Vida Nurul (2023) Eksekusi putusan Pengadilan Agama mengenai hak istri selepas perceraian : Studi komparatif kompilasi hukum Islam Indonesia dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK..pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (293kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia setelah putusan ditetapkan hakim tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mantan suami memenuhi tuntutan amar putusan, terkecuali mantan istri mengajukan eksekusi atau menuntut hak nya tersebut. Dibandingkan dengan Malaysia bahwa negara akan ikut ambil peran dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan proses perdata maka pemerintahan Malaysia akan menggunakan hukum pidana bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya, dan dengan begitu hak-haknya dapat terpenuhi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Penyusunan ini bertujuan untuk 1) mengetahui hak istri selepas perceraian menurut KHI di Indonesia, dan EUUKI di Malaysia, 2) mengetahui proses eksekusi Pengadilan Agama di Indonesia dan Pengadilan Syariah di Malaysia, 3) mengetahui dampak dan implikasi Perceraian di Indonesia dan Malaysia terhadap hak istri selepas perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah istihsan karena perceraian merupakan suatu tindakan yang diambil ketika dalam pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya keputusan ini diambil karena menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga. Dan teori perbandingan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia mengenai bagaiamana kedua negara ini menetapkan putusan terhadap hak istri selepas perceraian. Menggunakan penelitian kualitatif dengan melihat bagaimana realitas kehidupan di masyarakat dan melihat bagaimana permasalahan yang muncul dan dicarikan solusi terbaik dari kasus yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa hak istri selepas perceraian yaitu, 1) menurut KHI dan EUUKI berhak atas mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, pembagian harta bersama, tunggakan mahar yang belum terbayarkan dan pemeliharaan/ penjagaan anak), terkecuali perkara cerai gugat bahwa mantan istri setuju tidak mendapatkan sepenuhnya hak demikian. 2) proses pengajuan eksekusi merupakan upaya pemenuhan hak istri selepas perceraian di Indonesia tetapi jarang dilakukan karena biaya ditanggung oleh pemohon serta belum tersedianya lembaga yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, berbeda dengan Malaysia melalui BSK bagian dari departmen yang dapat menuntut nafkah istri termasuk dalam dengan negosiasi proaktif sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. 3) dampak dari perceraian selain putusnya ikatan perkawinan, berdampak juga hukum materil pengadilan memberikan kewajiban terhadap mantan suami untuk memberikan biaya hidup terhadap mantan istri selama masa iddah. Berimplikasi terhadap hak-hak yang layak didapatkan mantan istri dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item