Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian Fintech Syariah

Pirdayanti, Yupi (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian Fintech Syariah. Masters thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (768kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (891kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Dafar Isi.pdf Download (703kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (957kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah adalah upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen. Perjanjian fintech syariah sesuai aturan POJK tidak boleh mengandung ancaman ketika penagihan. Akan tetapi, faktanya terdapat data laporan pengaduan penagihan dengan ancaman. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah; (2) ragam perjanjian fintech syariah yang mendapat perlindungan hukum; (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah.Penelitian ini berangkat dari pemikiran teori perlindungan hukum bahwa konsumen harus dilindungi. Melalui teori perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan keterangan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah mengenai penagihan dengan ancaman adalah hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang halal, hak untuk mendapatkan i’tikad baik dari penyelenggara dimana pihak penyelenggara tidak boleh memberikan hal-hal mudharat pada konsumen, hak memilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perjanjian, hak untuk mendapatkan ganti rugi, diberikannya sanksi kepada pihak penyelenggara, konsumen dapat melaporakan kepada pihak Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan disertai dengan pemblokiran pada sistem elektronik penyelenggara; (2) Ragam perjanjian fintech syariah memiliki tiga jenis. Adapun ragam perjanjian fintech syariah yang mendapatkan perlindungan hukum yakni yang telah mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; (3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dan POJK Nomor 10 tahun 2022 dalam peraturan OJK pasal 100 telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai transparansi dalam perjanjian, keadilan, kerahasiaan data, keamanan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan terjangkau. Akan tetapi, pada Fatwa DSN MUI belum diatur secara rinci terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan financial technology berbasis syariah.

Actions (login required)

View Item