Perlindungan Hukum Konsumen perumahan atas ketidak sesuaian informasi Developer dalam kredit kepemilikan rumah subsidi di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Firmansyah, Fajar (2023) Perlindungan Hukum Konsumen perumahan atas ketidak sesuaian informasi Developer dalam kredit kepemilikan rumah subsidi di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text (BAB II) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)

Abstract

Konsumen memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa merupakan hak-hak konsumen. Namun, pada kenyataannya konsumen pada Perumahan Jatinangor High Land tidak mendapatkan kualitas rumah yang baik dan tidak mendapatkan kejelasan informasi mengenai kondisi rumah, dikarenakan tidak kesesuaian informasi yang diberikan oleh pihak developer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen KPR bersubsidi terkait kualitas rumah berdasarkan Pasal 4 UUPK, mengetahui penyelesaian atas informasi yang tidak sesuai yang di berikan developer dan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen terkait kualitas rumah. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaan hukum positif berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer adalah dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berdasarkan dari bahan hukum primer berupa peraturan yang berkaitan seperti Undang-Undang Perlindungan konsumen, dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan teori HAM, di Indonesia sendiri HAM telah dijamin dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, teori perlindungan hukum yang mencakup berbagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan kepada individu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya. Selanjutnya, teori penyelesaian sengketa, yang menjelaskan bagaimana sengketa dapat diselesaikan dan payung hukumnya untuk penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kualitas rumah berdasarkan Pasal 4 UUPK belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang belaku, penyelesaian atas informasi yang tidak sesuai yang di berikan developer juga tidak menempuh upaya penyelesaian sengketa secara patut. Akibat hukum yang terjadi terkait kualitas rumah adalah developer membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 UUPK, sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 UUPK dan jika terbukti wanprestasi maka diberi sanksi sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata.

Actions (login required)

View Item