Perlindungan konsumen terhadap pengguna Skincare dengan etiket Biru yang dijual bebas melalui Marketplace dihubungkan dengan pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Azizi, Sari Nur (2023) Perlindungan konsumen terhadap pengguna Skincare dengan etiket Biru yang dijual bebas melalui Marketplace dihubungkan dengan pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_COVER.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2_ABSTRAK.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 4_BAB 1.pdf Download (479kB) | Preview
	Text (Bab 2) 5_BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Bab 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy

Abstract

Tingginya permintaan konsumen akan skincare membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual produk. Salah satu produk yang saat ini banyak diperjual belikan oleh pelaku usaha yaitu skincare dengan etiket biru, yang artinya skincare khusus dari dokter tidak untuk sembarang orang menggunakannya. Tidak banyak konsumen yang mengetahui apa makna dari etiket biru yang tercantum dalam kemasan skincare yang diperjual belikan. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui peraturan mengenai penjualan skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui marketplace berdasarkan hukum, kedua bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui marketplace, dan ketiga kendala-kendala yang dialami oleh Balai Besar (POM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui marketplace. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen agar dapat memenuhi hak- hanya dan memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis hubungan antara permasalahan berdasarkan data akurat dan memberikan hasil mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan hasil bahwa peraturan yang mengatur mengenai skincare dengan etiket biru yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Standart Pelayanan Keafarmasian di Apotek dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian bentuk perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dan bentuk perlindungan hukum secara represif. Kendala yang dialami oleh Balai Besar (POM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran skincare dengan etiket biru yang dijual bebas melalui marketplace yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etiket biru, serta kurangnya pemahaman mengenai sistem internet sehingga menjadi peluang bagi pelaku usaha menjual produk skincare yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Actions (login required)

View Item