Perlindungan hukum bagi UMKM yang belum mendaftarkan produk makanannya dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum : Studi kasus produk makanan dodol di Kabupaten Garut

Munawar, Sepa (2023) Perlindungan hukum bagi UMKM yang belum mendaftarkan produk makanannya dihubungkan dengan prinsip keadilan hukum : Studi kasus produk makanan dodol di Kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (243kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat, Perlindungan terhadap usaha mikro perlu dilakukan untuk menjaga kekayaan intelektual, Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi usaha mikro produk makanan dodol garut yang belum mendaftarkan mereknya, pelaku usaha mikro disisi lain harus mendaftarkan mereknya supaya dapat perlindungan, disi lain harus tetap berjualan untuk kelangsungan hidupnya, mau mendaftarkan biayanya mahal serta tidak tau proses pendaftarannya. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data primer berupa data daftar pelaku usaha mikro dari dinas perindustrian, perdagangan dan energi dan sumber daya manusia kabupaten garut. Data sekunder dari Jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan perlindukan hukum usaha mikro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi usaha mikro yang belum mendaftarkan merek diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Bagian Kedua tentang Perlindungan Usaha Mikro Pasal 41 tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mendaftarkan merek kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai permohonan pendaftaran merek serta pemikiran pelaku usaha menganggap biaya pendaftaran merek mahal. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait pendaftaran merek meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item