Kritik Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Prospek pengembangannya dalam sistem Hukum di Indonesia

Hidayat, Arsad (2024) Kritik Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Prospek pengembangannya dalam sistem Hukum di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (694kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelaksanaan Ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam saat ini merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan dalam satu waktu dan tempat yang bersamaan, sehingga pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kesulitan (masyaqqah). Oleh karena itu pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan oleh individu tanpa intervensi negara. Negara hadir untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan wujud kehadiran negara yang mengatur aspek manajerial dan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Di samping itu, UU ini juga mengatur hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam (al-ah}wa>l asy-syakhs}iyyah). UU No 8 Tahun 2019 dalam posisinya sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan ibadah, penting untuk dipastikan ketentuan beserta turunannya sejalan dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian ini: 1). Mengetahui dan mengidentifikasi latar belakang lahirnya UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 2). Menganalisis pertautan konsep haji serta penyelenggarannya dalam UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 3). Menganalisis dan mengkritisi posisi UU No 8 tahun 2019 dalam kajian hukum keluarga Islam. 4). Merumuskan prospek pengembangan penyelengaraan haji dan umroh dalam UU No 8 tahun 2019. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori maqa>s{id asy-syari>’ah sebagai teori makro (grand theory), teori Receptie in Contrario dan teori kepastian hukum sebagai teori level pertengahan (middle range theory) dan teori kritik hukum dan teori mas}lah}ah sebagai teori mikro pada level terapan (applied theory) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu kajian ilmiah yang berfokus pada topik hukum keluarga yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Prospek pengembangannya dalam sistem hukum di Indonesia. Dari sana diharapkan dapat diidentifikasi gambaran konsep, cakupannya, serta kesenjangan yang terjadi sehingga bisa dilihat poin pengembangan yang perlu dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, terbitnya UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umrah dilatarbelakangi adanya sejumlah kelemahan dalam UU No 13 tahun 2008 dan munculnya dinamika-dinamika baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kedua, Secara konseptual, haji yang merupakan rukun Islam kelima juga merepresentasikan fenomena keagamaan, kognitif, sosial dan kultural yang tidak lepas dari adanya permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya negara hadir untuk memberikan jaminan dan pengaturan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ketiga, Posisi UU No 8 tahun 2019 dalam beberapa hal sejalan dengan hukum keluarga Islam namun di beberapa hal yang lain tidak sejalan dengan hukum keluarga Islam. Keempat, Poin-poin yang tidak sejalan dengan hukum keluarga Islam menjadi ruang pengembangan atas Undang-Undang No 8 tahun 2019 dengan melakukan perubahan dan penyesuaian agar muatannya sejalan dengan ketentuan hukum keluarga Islam.

Actions (login required)

View Item