Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Roihanah, Lisa (2024) Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. abstrak.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3. daftar isi.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4. bab i.pdf Download (822kB) | Preview
	Text (BAB II) 5. bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB)
	Text (BAB III) 6. bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text (BAB IV) 7. bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8. bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)

Abstract

INDONESIA: Sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu disebabkan oleh fakta hukum yang beragam, di antaranya nasabah wanprestasi, pihak bank sebagai penggugat yang mengajukan denda kepada nasabah sebagai tergugat, namun putusannya ada yang dikabulkan, ditolak, dan dicabut dengan akta perdamaian. Kesemuanya dengan alasan hukum tersendiri yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; (2) Penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah yang digunakan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; (3) Penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama di wilayah PTA Bengkulu; dan (4) Kontribusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap pengembangan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan akademik atau teoritik dan kegunaan praktis. ENGLISH: Grand theory yang digunakan adalah teori mashlahat dari al-Syathiby yang menyatakan bahwa mashlahat itu jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid. Middle rangs theory yang digunakan adalah teori asas hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa asas hukum ini integral. Hukum harus ditaati untuk melindungi kepentingan setiap individu Adapun applied theory adalah teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan proses gugatan ke Pengadilan Agama (litigasi). Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis normatif. Sumber data primernya berupa dokumen putusan sengketa ekonomi syariah. sumber data sekundernya semua dokumen hasil putusan sengketa ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan, data dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah nasabah melakukan wanprestasi, pihak bank sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, gugatan yang prematur, nasabah melanggar akad pembiayaan; (2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah hakim menerapkan Peraturan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Akad antara nasabah dengan pihak perbankan syariah; (3) Penerapam asas hukum dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah adalah menerapkan hukum positif secara formil dan materiil memberikan hak kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali; (4) Penelitian ini berkontribusi kepada penguatan sistem hukum, dengan menjadikan naskah akademik, menambah pasal dan penjelasan kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan kepada Majelis Ulama Indonesia komisi fatwa.

Actions (login required)

View Item