Pelaksanaan perjanjian jaminan atas tanah yang dibebankan gadai gantung dan gadai garap di Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasas pokok-pokok agraria UUPA

Ramadita, Wildan Abil (2024) Pelaksanaan perjanjian jaminan atas tanah yang dibebankan gadai gantung dan gadai garap di Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasas pokok-pokok agraria UUPA. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (432kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy

Abstract

Gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain dengan adanya penerimaan uang gadai. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai” Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Akan tetapi pada pelaksanaan perjanjiannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di Desa Hantara, serta untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang di dapat pemegang hak gadai dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah tersebut dan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. Konsep kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak pada teori hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat merupakan teori yang dikemukakan oleh Rescoe Pound hukum sebagai alat pembaharuan, Buku III KUHPerdata, Pasal 5 Undang- undang Pokok Agraria, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, serta asas-asas dalam hukum jaminan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum di lapangan serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian jaminan atas tanah yang dibebankan gadai gantung dan gadai garap di Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Hasil penelitian menghasilkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di Desa Hantara pada umumnya didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. . Faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan mengenai pelaksanaan gadai tanah sawah adalah budaya hukum masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya upaya dari pihak Desa Hantara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di Desa Hantara yaitu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian jaminan atas tanah, serta membuat suatu peraturan yang mengatur secara jelas tentang pelaksanaan gadai tanah di Desa Hantara.

Actions (login required)

View Item