Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya dihubungkan dengan pasal 8 dan pasal 19 UU no. 8 tahun 1999

Fitriani, Dewi Nur (2024) Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya dihubungkan dengan pasal 8 dan pasal 19 UU no. 8 tahun 1999. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (266kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (987kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia, yang mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Masalah ini menjadi sangat krusial mengingat pentingnya perlindungan konsumen dalam menjamin kualitas dan keamanan produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 dan Pasal 19, memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan konsumen dari produk yang berbahaya dan tidak memenuhi standar kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi ketentuan hukum tersebut dalam melindungi konsumen dari peredaran obat-obatan berbahaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen terhadap produk obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan berbahaya, serta upaya-upaya hukum yang dilakukan BPOM untuk melindungi konsumen pengguna obat-obatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, studi kasus, serta analisis data sekunder dari laporan dan dokumen resmi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), aparat penegak hukum, serta organisasi perlindungan konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana regulasi diterapkan dan di mana letak kekurangan atau ketidakefektifan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sumber daya dan tenaga pengawas, ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka, serta kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggar. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen, penguatan kapasitas institusi pengawas, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran peredaran obat berbahaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Actions (login required)

View Item