Perlindungan konsumen oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atas kasus Obat Sirup yang menyebabkan Gagal Ginjal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad, Fadhil (2024) Perlindungan konsumen oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atas kasus Obat Sirup yang menyebabkan Gagal Ginjal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (975kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (469kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (11MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kejadian GGAPA pada anak tahun 2022-2023 terkait obat sirup mencerminkan gagalnya pengawasan obat dan perlindungan konsumen. BPOM, dikritik karena kurang transparan dalam tugas pengawasan dan dihadapkan pada gugatan hukum dari keluarga korban. Pentingnya perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menekankan hak konsumen terhadap produk yang aman dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dan ganti rugi bagi konsumen yang terdampak oleh kasus obat sirup yang menyebabkan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal, serta meneliti kendala-kendala hukum yang dihadapi BBPOM di Bandung dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas obat dan makanan, dan mengevaluasi upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh BBPOM dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan peraturan terkait kasus obat penyebab gagal ginjal, dengan mengandalkan analisis pustaka serta wawancara dengan BBPOM Bandung. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan menelusuri peraturan dan literatur terkait, sehingga dapat mengevaluasi peran BBPOM dalam melindungi konsumen dari kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama: Teori Keadilan, Teori Kesalahan, dan Teori Perlindungan Hukum. Teori Keadilan menekankan keputusan dan tindakan yang objektif dalam hukum, terutama dalam perlindungan konsumen oleh BPOM, khususnya dalam kasus obat sirup yang menyebabkan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Teori Kesalahan membahas pertanggungjawaban hukum tergugat atas perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Teori Perlindungan Hukum menyoroti peran BPOM dalam menjamin keamanan dan kualitas produk obat serta melindungi hak konsumen sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil daripada penelitian ini berupa: 1) BBPOM Kota Bandung melindungi konsumen dalam kasus obat sirup penyebab gagal ginjal dengan menginvestigasi, memperketat pengawasan, menarik produk berbahaya, memberikan informasi, dan memantau peredaran obat; 2) Kendala hukum seperti birokrasi kompleks, kurangnya regulasi, dan keterbatasan sumber daya dalam memberikan ganti rugi pada korban; 3) Beragam upaya hukum telah diambil untuk melindungi konsumen terdampak, kegagalan pengawasan sebelumnya harus diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item