Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap franchise makanan cepat saji dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia

Sofyan, Fachry Aziz (2024) Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap franchise makanan cepat saji dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi di LPKSM Wahana Konsumen Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (388kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang dalam hal ini yaitu produk franchise makanan cepat saji. Konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang sehingga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dibentuk untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang pelaku usaha dengan peran dan pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM Wahana Konsumen Indonesia. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen maka diperlukan campur tangan negara melalui sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh LPKSM dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen franchise makanan cepat saji; bagaimana upaya yang dilakukan oleh LPKSM dalam menghadapi kendala perlindungan konsumen franchise makanan cepat saji; dan bagaimana efektivitas peran LPKSM Wahana Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen franchise makanan cepat saji dihubungkan dengan Pasal 44 UUPK. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Selain itu, penulis juga menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum beberapa peraturan seperti Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang�undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kendala internal maupun eksternal yang menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen tersebut. Terdapat juga upaya-upaya yang dilakukan LPKSM dalam menghadapi kendala perlindungan konsumen franchise makanan cepat saji, serta peran LPKSM Wahana Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen franchise makanan cepat saji masih belum efektif.

Actions (login required)

View Item