Kajian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala daerah dan syarat usia minimal capres/cawapres perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Afandi, Aan (2024) Kajian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala daerah dan syarat usia minimal capres/cawapres perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (462kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur persyaratan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah kemudian memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan tambahan pengalaman sebagai Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam merubah pemaknaan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 dianggap masih terdapat kekurangan dan pertentangan terutama terhadap keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; (2) Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; (3) Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu kepastian hukum, interpretasi hukum, kebebasan hakim, dan siyasah qadhaiyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan analisis Interaktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu pertama, perubahan muatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diwarnai dengan adanya Pendapat berbeda (concurring opinion) dan dissenting opinion dari beberapa hakim menimbulkan keraguan di kalangan publik sehingga perbedaan pendapat tersebut mencerminkan ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kedua, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk keberlanjutan hukum, dinamika politik, dan persepsi publik terhadap integritas sistem hukum. Namun, dengan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi menimbulkan dampak serius kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketiga, dalam prinsip Siyasah Qadhaiyyah terdapat Kaidah " Tasharruf al-iman ala al-ra’iyyah manuthun bi al-masalahah " yaitu bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Di dalam prinsip tersebut Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga kekuasaan tersendiri, harus menghasilkan kemaslahatan dalam setiap putusan yang diputuskan oleh Mahkamah.

Actions (login required)

View Item