Sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan militer no.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 prespektif hukum pidana islam

Risnata, Muhammad Fajar (2024) Sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan militer no.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 prespektif hukum pidana islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (461kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (411kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 2020 terjadi praktik perdagangan Orangutan / Mawas Sumatera ( Pongo Abeli ). Satwa tersebut menurut peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 termasuk kedalam satwa yang dilindungi, sebelumnya telah ada undang - undang yang membahas mengenai sanksi perdagangan satwa yang dilindungi tersebut, yakni UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun dalam Putusan Pengadilan Militer No.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 sanksi yang diberikan hakim sangat jauh dari batas maksimal yang terdapat dalam pasal tersebut yakni 3 bulan pidana penjara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Militer No.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020, 2. faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Militer No.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020, dan 3. efektifitas sanksi dalam Putusan Pengadilan Militer No.68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan teori pemidanaan dan teori jarimah tazir, dalam Hukum Pidana Islam tidak ada ayat Al – Qur’an yang secara langsung membahas mengenai sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. jarimah tazir sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar kemaslahatan umat atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Content Analysis, dengan pendekatan yuridis – normatif, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yakni, pertimbangan hukum hakim belum tepat menguraikan unsur – unsur tindak pidana perdagangan satwa,hakim menganalisis unsur – unsur terpenuhi atau tidak melalui fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi yang dihadirkan, serta alat bukti yang ditemukan sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan. Faktor ekonomi dalam putusan ini menjadi faktor pendorong terdakwa dalam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi, alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk memperoleh uang secara cepat. Efektivitas sanksi dalam putusan tersebut belum tercapai, sanksi yang tergolong ringan dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera , baik dari prespektif Hukum Positif Maupun Hukum Pidana Islam.

Actions (login required)

View Item