Sanksi bagi pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif Hukum Pidana Islam

Ramadhan, Farhat Tawasuli (2024) Sanksi bagi pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (371kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy

Abstract

Pelaku yang menyebarkan berita hoax akan dikenakan sanksi hudud. Istilah dalam hukum Islam disebut Al-Qadzaf. Menyebarkan berita hoax terhadap seseorang dalam hukum Islam disebut Al-Qadzaf. Hukum yang mengatur mengenai pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam hukum positif terdapat dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan terdapat pada Pasal 45A Ayat (1). Peneltian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam; 3) untuk mengetahui relevansi antara sanksi penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menerapkan berdasarkan pada teori pemidanaan dan Maqashid Syari’ah yaitu Hifdzu An-Nasb. Pelaku penyebar berita hoax yang berkonten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE, merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori jarimah hudud. Penjatuhan sanksi terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1), dan Q.S. An-Nur Ayat 4. Penelitian ini menggunakan: metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini: Pelaku hoax jenis hukuman yang akan dijatuhkan yaitu hudud dan ta’zir. Pelaku penyebar hoax zina dalam hukum pidana Islam ancaman yang diberikan yaitu delapan puluh kali cambuk dan diancam dengan ta’zir, bagi pelaku hoax selain zina yaitu hukuman yang akan diberikan oleh Hakim ataupun penguasa yang telah menangani dan menilai permasalahan tersebut. Analisisnya, dalam hukum positif apabila orang yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax yang mengandung unsur pornografi maka akan dikenai sanksi pidana, dalam hukum pidana Islam menyebutnya dengan istilah Qadzaf, dan apabila ada orang dengan sengaja melakukannya maka akan dikenai sanksi yang telah ditentukan.

Actions (login required)

View Item