Sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat (Ormas) dalam pasal 170 dan 351 KUHP jo pasal 30 dan 36 ayat 2 UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Pidana Islam

Baskara, Deni (2024) Sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat (Ormas) dalam pasal 170 dan 351 KUHP jo pasal 30 dan 36 ayat 2 UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (677kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (970kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (544kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) | Request a copy

Abstract

Tindakan persekusi dengan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap individu sangat tidak dibenarkan. Salah satu diantaranya dialami remaja berinisial PMA yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang dengan memburu, mengintimidasi dan menangkap korban di wilayah cipinang muara Jakarta selatan. Kasus penggerudukan yang disertai kekerasan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 351 jika persekusi melakukan penganiayaan maka diancam sanksi hukuman penjara 2 tahun namun apabila penganiayaan dilakukan bersama-sama menurut pasal 170 maka diancam sanksi hukuman 5 tahun penjara. Adapun dalam Hukum Pidana Islam dikenal jarimah qisash dan atau ta’zir. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo pasal 30 dan 36 ayat 2 undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan mengetahui sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat secara bersama-sama perspektif Hukum Pidana Islam dan bagaimana relevansi antara sanksi tindak pidana persekusi dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir terkait penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori sanksi, teori pemidanaan, teori maslahat dan teori maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif,sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) kemudian menganalisis data melakukan dengan cara desktiptif analisi deduktif Hasil rumusan masalah diatas maka peneliti menyimpulkan, pertama didalam hukum positif terhadap sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat jika tindakan pelaku memenuhi unsur pasal kekerasan yang dimana melakukan persekusi maka pasal yang berpotensi dijerat pasal 170 dan 351 KUHP jo pasal 30 dan atau 36 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun tergantung apa yang dilakukan selama mempersekusi korban dan akibat yang ditimbulkan. kedua, sanksi dalam hukum pidana islam yaitu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang terhadap keselamatan jiwa korban (tahdid) Jika persekusi menyebabkan luka atau bahkan kematian pelaku dapat dikenai hukuman qishash dan atau diyat atau ta’zir. Ketiga, relevansi dari sanksi dalam beberapa perspektif hukum ini menurut hemat penulis menunjukan adanya keselerasan dalam upaya melindungi hak asasi manusia dari tindakan kekerasan dan penganiayaan dan secara tidak langsung melindugi hak-hak korban.

Actions (login required)

View Item