Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Desa Batukaras oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangandaran perspektif siyasah dusturiyah

Mahendra, Jannie Manshur (2024) Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Desa Batukaras oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangandaran perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_Cover.pdf.pdf Download (39kB)
	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf.pdf Download (107kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf.pdf Download (166kB)
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf.pdf Download (322kB)
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mendorong penelitian ini. Menurut informasi awal yang dikumpulkan oleh peneliti, penerapan Pasal 4 Ayat 1, 2 dan 3 yang berkaitan dengan strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan belum optimal. Para nelayan belum sepenuhnya menerima dan merasakan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah, hambatan dan tantangan, dan apakah Pasal 4 Ayat 1, 2 dan 3 Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 di Desa Batukaras sudah sesuai atau belum. Peneliti menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, seperti: 1) Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III 2) Teori Keadilan peneliti mengambil pendapat Aristoteles. 3) ) Teori Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan konsep kewajiaban negara menurut Al-Mawardi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata (real) terjadi di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : Pertama, Implementasi Kebijakan Pasal 4 ayat 1,2, dan 3 Perda Nomor 20 Tahun 2016 Di Desa Batukaras belumlah optimal, dapat dibuktikan dengan masih banyaknya program perlidungan dan pemberdayaan nelayan yang belum terlaksana. Kedua. Dalam Praktiknya implementasi kebijakan tersebut tedapat sebuah hambatan dan tantangan, diantaranya : 1) belum adanya peraturan pelaksanaan yang membahas perlindungan dan pemberdayaan nelayan, 2) Kurangnya kesadaran dan Partisipasi masyarakat, 3) Kurangnya tenaga penyuluh nelayan yang berkompeten 4) Faktor Keadaan Alam. Ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah merupakan aspek bagaimana islam meninjau suatu kebijakan yang ada dalam sebuah peraturan/perundang-undangan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan kepada masyarakat haruslah mampu untuk menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Namun disamping itu pula rakyat pun harus memberikan timbal balik kepada pemerintah yaitu harus taat, dan menerima setiap aturan/kebijakan yang ditetapkan selama itu dalam hal kebaikan (kemaslahatan).

Available Versions of this Item

• UNSPECIFIED (deposited UNSPECIFIED)
  • Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Desa Batukaras oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangandaran perspektif siyasah dusturiyah. (deposited 25 Nov 2024 02:48) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item