Penanganan pelanggaran Hukum lainnya terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sauri, Zaki Pratama (2024) Penanganan pelanggaran Hukum lainnya terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 3_daftar isi.pdf Download (622kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (793kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy

Abstract

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Tasikmalaya, berbagai permasalahan signifikan muncul, salah satunya adalah keterlibatan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam kegiatan politik. Meskipun ASN diharapkan bersikap netral dan tidak memihak dalam proses pemilihan umum, kenyataannya banyak dari mereka memberikan dukungan kepada salah satu peserta pemilu. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, untuk Menganalisis Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya Terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya Pada Pemilu 2019 apakah sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kedua, Untuk Menganalisis efektifitas Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya Terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya Pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori demokrasi, Terori Kewenangan, Teori Kepemiluan, Teori Penegakan Hukum, Teori Kepagawaian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Bawaslu Kota Tasikmalaya menyimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan sanksi serta pembinaan oleh instansi terkait yang berwenang, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, efektivitas penanganan pelanggaran netralitas ASN dipandang tidak efektif karena adanya dua kamar kewenangan Bawaslu dan KASN. Bawaslu berwenang dalam pengawasan, pemeriksaan, dan kajian dugaan pelanggaran, serta mengawasi putusan KASN terkait sanksi. Sementara itu, KASN berwenang memberikan sanksi berdasarkan hasil kajian Bawaslu, dengan pelaksanaan sanksi oleh Kepala Daerah sebagai pembina ASN.

Actions (login required)

View Item