Kontruksi putusan hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur cacat prosedur pencatatan perkawinan: Analisis putusan Pengadilan Agama Garut nomor : 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt

Muhammad, Fahmi Sanusi (2025) Kontruksi putusan hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur cacat prosedur pencatatan perkawinan: Analisis putusan Pengadilan Agama Garut nomor : 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK 1 (2).pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI..pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy

Abstract

Pada perkara Pembatalan Perkawinan dengan putusan Nomor: 4502/?Pdt.G/2023/PA.Grt Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena adanya cacat prosedur pencatatan dan ditemukan fakta bahwa pada tanggal yang tercantum dalam Akta Nikah tidak ada akad nikah yang berlangsung pada tanggal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perkawinan, menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim, mengetahui bagaimana konstruksi hukum yang digunakan Hakim, serta menganalisis bagaimana akibat hukum permohonan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis untuk menganalisis isi putusan perkara pembatalan perkawinan karena adanya cacat prosedur pencatatan perkawinan dan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian pada putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt: 1) Prosedur pembatalan Perkawinan dilakukan sesuai dengan proses pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975. 2) Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah dengan pertimbangan yuridis yaitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang pencatatan perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya bedolan. Selain itu Hakim menggunakan pertimbangan empiris dengan memperhatikan azas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. 3) Konsturksi Pemikiran Hakim terhadap putusan ini yaitu dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon dengan alasan adanya cacat prosedur yang mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. jenis konstruksi konstruksi hukum yang dilakukan hakim adalah Argument Per Analogi, yaitu Majelis Hakim menggunakan daya nalarnya untuk menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. Adapun bentuk konstruksi hukum dalam menyelesaikan perkara ini: Pertama, dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon dimana majelis Hakim dalam amarnya tidak membetalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukm, dikarenakan adanya cacat prosedur dalam Akta Nikah, sedangkan alasan dalam aturan Perungang-undangan cacat prosedur tidak termasuk kedalam alasan pembatalan perkawinan. Kedua, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tidak terjadi akad nikah pada tanggal yang tercatat dalam Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menganggap tidak ada perkawinan yang dibatalkan. Ketiga, oleh karena tidak ada akad nikah, sehingga tidak ada perkawinan yang dibatalkan maka Majelis Hakim dalam amar putusannya bukan membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum karena adanya cacat prosedur dalam pencatatan Akta Nikah. 4) Akibat hukum pada putusan No.4501/Pdt.G/2023/PA.Grt oleh karena dalam amarnya hakim menyatakan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum tetap atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka Akta Nikah tersebut dianggap tidak ada.

Actions (login required)

View Item