Tinjauan siyasah syariyyah terhada sanksi jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Selangor dan Qanun Aceh

Hamdani, Mochammad Rifki (2025) Tinjauan siyasah syariyyah terhada sanksi jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Selangor dan Qanun Aceh. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (754kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari terjadi perbedaan putusan sanksi pidana jual beli khamr antara Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Malaysia pada Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Perbedaan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor. Namun meskipun berbeda, Undang-Undang lahir untuk kemaslahatan rakyatnya sesuai dengan tujuan siyasah syariyah. Penelitian ini bertujuan 1) 1. Untuk mengetahui sanksi pidana jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. 2) 2. Untuk mengetahui analisis perbandingan sanksi pidana jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. 3) Untuk mengetahui tinjauan siyasah syari’yyah terhadap sanksi pidana jual beli khamr menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian study literatur (library research dengan metode analisis isi (conten analyisis). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif. Sumber data primer berupa Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan adalah: mengkaji semua data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi penjual minuman keras lebih berat yaitu 60 cambuk atau 60 penjara atau 600 gram emas, sedangkan sanksi bagi pembeli minuman keras yaitu 20 cambuk atau 20 bulan atau 200 gram emas. Enakmen Jenayah Syariah Selangoir 1995 menetapkan sanksi bagi penjual dan pembeli minuman keras dengan sanksi yang sama yaitu penjara 3 tahun atau denda lima ribu ringgit 2) a.Menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 sanksi bagi penjual dan pembeli itu sama yaitu penjara 3 tahun dan denda lima ribu ringgit. Sedangkan dalam Qanun Aceh sanksi bagi penjual dan pembeli itu berbeda, sanksi penjual minuman keras lebih berat daripada sanksi pembeli minuman keras yaitu 60 cambuk atau 60 bulan penjara atau denda 600 gram emas, sedangkan sanksi bagi pembeli minuman keras adalah 20 cambuk atau 20 bulan penjara atau denda 200 gram emas. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 berlaku cambuk sedangkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 tidak ada cambuk. b.Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi penjual dan pembeli minuman keras dengan sanksi yang berbeda karena memang penulis melihat si penjual merupakan orang pertama yang mendatangkan kemadaratan, maksudnya tidak ada pembeli jika tidak ada penjual. Sedangkan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor menetapkan sanksi bagi penjual dan pembeli minuman keras dengan sanksi yang sama.3) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang mengatur bagian Selangor di negara Malaysia dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bagian Aceh di Malaysia. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi penjual dan pembeli minuman keras, adanya sanksi bagi pelaku penjual dan pembeli tiada lain bertujuan untuk mencegah warga Aceh dan Selangor terjerumus ke dalam minuman keras, karena bagaimanapun minuman keras terdapat banyak menimbulkan kemadaratan didunia dan akhirat. Kedua peraturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip siyasah syar’iyyah yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadaratan.

Actions (login required)

View Item