Perlindungan Hukum bagi Debitur akibat perjanjian Cessie karena Bank di Likuidasi : Studi kasus proses Likuidasi Bank BPR Brata Nusantara oleh OJK Regional Jawa Barat

Maliki, Joni Abdul (2024) Perlindungan Hukum bagi Debitur akibat perjanjian Cessie karena Bank di Likuidasi : Studi kasus proses Likuidasi Bank BPR Brata Nusantara oleh OJK Regional Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS) 9_suratpernytaanorisinalitas.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (676kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh siaran pers Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara yang beralamat di Jalan Terusan Cibaduyut Nomor 12B Kabupaten Bandung. Dalam siaran pers tersebut dikatakan bahwa OJK mencabut izin usaha PT. Bank BPR Brata Nusantara karena rasio KPPM Bank tersebut berada dibawah ketentuan yang berlaku. Kemudian timbul permasalahan mengenai bagaimana status para nasabah terkait perlindungan hukum karena Bank dilikuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat bank di likuidasi, kendala dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam melindungi debitur karena terjadinya likuidasi bank berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kerangka berpikir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dengan menggnakan pendekatan hukum yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1). Dalam mekanisme cessie, penting untuk memberitahukan debitur tentang pengalihan hak tagih kepada kreditur baru (cessionaris). Pemberitahuan ini harus dilakukan melalui akta autentik atau akta penting untuk memberitahukan debitur tentang pengalihan hak tagih kepada kreditur baru (cessionaris). Pemberitahuan ini harus dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. (2). Cessie tidak menghapus kewajiban utang debitur. (3). Jika debitur ingin melunasi utangnya atau memperbarui jaminan, mereka dapat bernegosiasi dengan kreditur baru untuk membuat perjanjian baru. (4). Cessie harus dilakukan secara tertulis dan tidak bisa dilakukan secara lisan.

Actions (login required)

View Item