Pemikiran politik Buya Hamka tahun 1950-1959

Nur Hasanah, Halimah (2024) Pemikiran politik Buya Hamka tahun 1950-1959. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) 3_suratpernyataanplagiarisme.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text surat pernyataan. Halimah Nur Hasanah.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (457kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (558kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text (DAFTAR SUMBER) 9_daftarsumber.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Periode 1950-1959 merupakan era transisi politik yang penuh dinamika dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan pergantian kabinet yang cepat, perdebatan ideologi di Konstituante, serta tarik-menarik antara gagasan negara Islam dan negara nasionalis-sekuler. Buya Hamka, sebagai seorang ulama, cendekiawan, dan pemikir Islam, turut berkontribusi dalam perdebatan politik ini, baik melalui aktivitasnya sebagai anggota Konstituante maupun melalui tulisan-tulisannya di berbagai media. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik Buya Hamka selama periode 1950-1959. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup karya-karya Hamka, risalah Konstituante, serta tulisan-tulisannya di Panji Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Hamka berakar pada prinsip Tauhid, yang menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga sosial dan politik. Hamka memandang bahwa Islam harus menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegara, sehingga prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat dapat terwujud dalam sistem politik Indonesia. Hamka juga menolak sekularisasi politik yang berusaha memisahkan agama dari negara. Dalam Konstituante, Hamka memperjuangkan gagasan negara berdasarkan syariat Islam dengan salah satu argumen bahwa Islam telah terbukti menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, usulan ini ditolak, dan Konstituante akhirnya dibubarkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meskipun demikian, pemikiran politik Hamka tetap menjadi warisan intelektual yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia.

Actions (login required)

View Item