Penerapan sanksi pidana di atas ancaman pidana maksimum dihubungkan dengan asas legalitas: Studi kasus putusan nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Nurhasanah, Lia (2025) Penerapan sanksi pidana di atas ancaman pidana maksimum dihubungkan dengan asas legalitas: Studi kasus putusan nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Lia Nurhasanah_1213050089_Lembar Pernyataan.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr menimbulkan kesenjangan antara das sollen (ketentuan hukum) dan das sein (peristiwa konkret), karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah melebihi batas ancaman pidana maksimum dari ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang memberikan ketentuan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, namun hakim menjatuhkan vonis selama 10 (sepuluh) tahun. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP; kedua, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr; ketiga untuk mengetahui akibat hukum Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt Utr ditinjau dari asas legalitas. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Terdapat 2 (dua) teori yang dijadikan alat analisis untuk dikorelasikan dengan permasalahan penerapan sanksi pidana di atas ancaman pidana maksimum yaitu teori pemidanaan dan teori sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menyimpulkan 3 (tiga) hal. Pertama, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr bertentangan dengan asas legalitas, karena vonis yang dijatuhkan melebihi batas ancaman pidana maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP serta mencerminkan kelemahan perumusan dakwaan yang tidak menyertakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan due process model sebagai model dalam sistem peradilan pidana; kedua, secara yuridis hakim memilih untuk mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa alasan penjatuhan pidana di atas ancaman pidana maksimum yaitu penerapan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun berdasarkan hasil analisis, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP merupakan pasal penyertaan, sehingga tidak termasuk dalam klasifikasi pemberatan pidana umum maupun khusus. Adapun secara non-yuridis hakim lebih menekankan keadilan substantif bagi korban daripada keadilan prosedural. Sehingga mencerminkan penerapan teori pemidanaan absolut; ketiga, akibat hukum putusan tersebut yaitu putusan dapat dibatalkan demi hukum, tetapi putusan tetap dianggap sah dan memperoleh kekuatan hukum. Akibat hukum dari putusan tersebut berdampak juga kepada hakim yang memutus, yaitu dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012, karena telah melakukan tindakan yang tidak profesional (unprofessional conduct).

Actions (login required)

View Item