Penerapan sanksi minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: Studi kasus putusan nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek

Anggraeni, Erwindya Julia (2025) Penerapan sanksi minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: Studi kasus putusan nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Erwindya Julia Anggraeni_1213050056_Lembar Pernyataan.pdf Download (450kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (166kB) | Preview
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (22MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek dimana Terdakwa Egi Hermanus Anak Burhan yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun melakukan persetubuhan terhadap anak bernama Restiana Anak Taus yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim memvonis Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya minimal pidananya adalah 5 (lima) tahun penjara. Namun vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berada di bawah ketentuan sanksi pidana minimum khusus Pasal 81 ayat (2) yakni pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim maupun penerapan sanksi pidana minimum khusus Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek pada pertimbangan yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara non-yuridis dari segi filosofis yang tidak memberikan keadilan dan segi sosiologis tidak memberikan kemanfaatan hukum. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek bertentangan dengan asas legalitas dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum, serta tidak menerapkan ketentuan interpretasi hukum yang baik dan benar. Artinya, sanksi pidana minimum khusus Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diterapkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Bek. Vonis yang dijatuhkan hanya 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari mencerminkan teori pemidanaan tujuan atau relatif dengan beberapa catatan kekurangan tujuan dari segi preverensi umum yang tidak dapat dicapai melalui teori tersebut.

Actions (login required)

View Item