Perbandingan Hukum Tata Negara

Saebani, Beni Ahmad and Wati, Ai (2022) Perbandingan Hukum Tata Negara. Cetakan 2 . CV Pustaka Setia, Kota Bandung. ISBN 978-979-076-599-3

Preview

Text 1. Beni_Cover perbandingan hukum tata negara.pdf Download (154kB) | Preview

Abstract

Perbandingan hukum tata negara sebagai kajian keilmuan dalam bidang hukum tata negara. Dalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan dipergunakan dua istilah, yaitu perbandingan hukum tata negara dan hukum tata negara perbandingan. Penggunaan dua istilah tersebut digunakan dalam berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Perbandingan hukum tata negara memperbandingkan hukum tata negara di berbagai negara dan berbagai sistem pemerintahannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem hukum tata negara yang dianut dan diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara masing-masing. Saat ini literatur mata kuliah perbandingan hukum tata negara masih jarang. Adapun perbandingan hukum tata negara merupakan salah satu mata kuliah yang dikaji oleh mahasiswa ilmu hukum tata negara, bahkan dipelajari oleh semua kalangan akademisi masyarakat umum yang ingin mendalami hukum tata negara dengan pendekatan komperatif antarnegara. Buku Perbandingan Hukum Tata Negara ini hadir untuk memperkaya literatur yang telah ada, yang disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh penggunanya. Uraian buku ini dimulai dengan kajian terminologis mengenai perbandingan hukum tata negara dan pengertian tata negara tersebut serta ruang lingkupnya. Pemahaman tentang perbandingan hukum tata negara dititikberatkan pada pendekatan yang digunakan oleh para ahli hukum tata negara dengan memerhatikan hubungan antar ilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta faktor yang memengaruhi ketatanegaraan dan bentuk ketatanegaraan yang terdapat di berbagai negara di dunia. Kajian lainnya adalah mengenai struktur ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktatoriat, struktur ketatanegaraan menurut C.F. Strong, hakikat konstitusi, hakikat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, struktur ketatanegaraan menurut Maurice Duverger, dan struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item