Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia

Ismatullah, Deddy and Saebani, Beni Ahmad (2018) Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Cetakan 2 (Revisi) . CV Pustaka Setia, Kota Bandung. ISBN 78 – 979 – 076 – 019 – 6

Preview

Text 6. Beni_Hukum Tata Negara.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hukum tata negara adalah seluruh peraturan perundang undangan yang bersifat legal formal yang mengatur penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara, asas-asas hukum negara, sistem pemerintahan, kekuasaan pemerintah, pembagian kekuasaan, peralihan kepemimpinan suatu negara, pemilihan umum, prinsip prinsip demokrasi, ideologi negara, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, serta semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara lainnya. Hukum-hukum yang terdapat dalam suatu negara berasal dari hukum tentang negara, artinya tidak ada hukum jika tidak lebih dahulu dibentuk sebuah negara. Hukum itu sendiri secara sengaja diciptakan demi kelangsungan hidup negara karena negara bukan hakikat dirinya sendiri, melainkan memenuhi semua unsur dan konsep yang menguatkan kedudukannya. Hukum ketatanegaraan secara tradisional adalah kedaulatan absolut suatu negara. Kedaulatan tidak semata-mata dilahirkan oleh konstitusi suatu negara, tetapi diakui oleh bangsa dan negara-negara lainnya di dunia. Hal ini karena hukum ketatanegaraan secara politis dan normatif berfungsi menjembatani hubungan interaktif antarnegara sekaligus mengatur hubungan diplomatik negara. Hal itu berarti makna tradisional suatu negara senantiasa dihubungkan dengan keberadaan negara-negara lainnya di dunia.

Actions (login required)

View Item