Evaluasi program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Nurdiansyah, Muhamad Iqbal (2025) Evaluasi program pembinaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (87kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (293kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (163kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (276kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Program pembinaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok rentan di masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung melalui lima dimensi evaluasi, yaitu System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, dan Program Certification. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur pelaksana program, penyandang disabilitas penerima manfaat, serta pihak terkait lainnya. Program pembinaan penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program telah memiliki arah kebijakan yang cukup jelas, didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terfragmentasi. Perencanaan program telah melibatkan penyandang disabilitas, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan jangkauan pelaksanaan belum optimal. Pelaksanaan program berjalan sesuai rencana kerja, namun masih terbatas oleh fasilitas yang belum ramah disabilitas dan minimnya tenaga pendamping kompeten. Evaluasi dan perbaikan program belum terintegrasi secara sistematis, serta belum terdapat mekanisme sertifikasi untuk mengukur keberhasilan program secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi lintas sektor, sistem evaluasi berkelanjutan, alokasi anggaran yang memadai, serta penerapan sertifikasi program guna mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas secara inklusif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item