Analisis penerapan sistem E-Court di PTUN sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: Studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Fitriyani, Sifa Asri Annisa (2025) Analisis penerapan sistem E-Court di PTUN sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: Studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (163kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (196kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_suratpernyataan.pdf Download (94kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (150kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (363kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara terjadi perubahan pada hukum acara yang semula peradilan yang manual berubah menjadi peradilan elektronik, yaitu aplikasi E-Court. E-Court diberlakukan sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun pada pelaksanaan E-Court ini belum efektif dengan sebagaimana mestinya. Bahkan beberapa kali membuat penggunanya merasa pelayanan dari PTUN lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan apabila dilayani secara tatap muka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem E-Court oleh PTUN Bandung agar sistem E-Court dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, bagaimana kendala-kendala hukum yang dialami PTUN Bandung dalam menerapkan sistem E-Court agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan bagaimana upaya-upaya hukum PTUN Bandung untuk mengatasi kendala-kendala hukum yang dialami dalam menerapkan sistem E-Court agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Teori hukum yang digunakan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, teori ini menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur untuk mengarahkan kegiatan manusia sesuai dengan tujuan pembangunan. teori efektivitas hukum yakni tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya, dan teori welfare state sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yakni pemerintahan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa PTUN Bandung sudah menerapkan sistem E-Court, yaitu menggunakan fitur E-Filling, E-Payment, E-Summons, dan E-Litigation. Namun, penerapan E-Court tersebut masih belum mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala yang dihadapi PTUN Bandung dalam melangsungkan E-Court berbagai macam, antara lain tidak dapat melakukan pembuktian secara menyeluruh menggunakan E-Court, lalu kendala teknis seperti aplikasi E-Court error, hingga kendala keterangan saksi saat menggunakan sistem teleconference. Selain itu juga terdapat kasus dimana pihak pencari keadilan telah mendaftarkan gugatan melalui E-Court tetapi harus mencabut kembali gugatannya karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan kembali gugatan secara offline atau tatap muka. Ini menjadikan E-Court tidak lagi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai asas peradilan yang berlaku karena selain menjadi tidak cepat juga perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mendaftarkan gugatan. Disisi lain, PTUN Bandung juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan melakukan beberapa kali perbaikan dalam satu tahun, dan memberikan sosialisasi mengenai E-Court kepada pagawainya.

Actions (login required)

View Item